Kunjungan Komisi VII DPR RI ke BPPTKG

Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke salah satu unit Badan Geologi yaitu Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) di Yogyakarta. Komisi VII DPR dipimpin oleh Ridwan Hisyam diterima oleh Kepala Badan Geologi, Rudy Suhendar; Kepala PVMBG, Kasbani; dan Kepala BPPTKG, Hanik Humaida. Hadir pula perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, BPBD DIY, Fakultas Geografi dan Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

 
Tujuan kunjungan adalah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam mitigasi bencana geologi. Komisi VII DPR ingin mendapatkan informasi langsung terkait masalah mitigasi bencana geologi. Pada kesempatan kunjungan anggota DPR ini, dipaparkan tugas fungsi BPPTKG sebagai unit pelaksana teknis dari Badan Geologi, antara lain aktivitas Merapi terkini, diseminasi informasi aktivitas Gunung Merapi, pengembangan metode dan teknologi yang telah dilakukan oleh BPPTKG, serta tantangan yang dihadapinya.

 
Pada kesempatan ini Kepala Badan Geologi memaparkan sejarah institusi ke gunungapian, struktur organisasi dan sumber daya manusia di Badan Geologi, selain itu dikatakan bahwa dari 127 gunungapi aktif di Indonesia, Gunung Merapi termasuk gunungapi aktif dan memiliki risiko tinggi. Demikian juga dengan Gunung Agung yang berada di Bali.
 
Ketua rombongan Komisi VII menyatakan akan mendorong lebih kuat peran dan fungsi Badan Geologi dalam mitigasi bencana, salah satunya melalui pengesahan UU Geologi. Hasil pertemuan ini akan dibawa pada rapat kinerja dengan Menteri ESDM dalam upaya meningkatkan anggaran Badan Geologi untuk keperluan menambah peralatan pemantauan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Ketua rombongan Komisi VII juga mendorong terbentuknya semacam regional office mirip BPPTKG minimal di 3 wilayah, yaitu di Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Komisi VII juga mendorong kerjasama kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian bersama dan mensosialisasikan hasil penelitian kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan BNPB.

 
Pada akhir pertemuan, Kepala Badan Geologi menambahkan bahwa telah di tandatangani MoU kerjasama dengan beberapa universitas termasuk UGM untuk mempermudah pelaksanaan kerjasama. Selain itu, Badan Geologi juga telah berperan dalam pembahasan substansi tata ruang dan wilayah, namun demikian implementasi dari tata ruang dan wilayah merupakan ranah dari pemerintah daerah. Apabila UU Geologi sudah disahkan, diharapkan akan menjadi pegangan hukum dalam rancangan tata ruang berbasis mitigasi bencana geologi.